Aria PN

Ada beberapa hal penting mengenai perdebatan kebijakan publik. Saya soroti dari sudut good governance. Jadi maaf kalau secara normatif kurang sesuai. Input sangat ditunggu, karena ini tulisan cepat dan singkat, yang pastinya akan menambah kesalahan.

Kali ini saya bahas masalah motivasi vs konsekuensi.

Saya ambil contoh diskursus “privatisasi Indosat”. Kalau secara umum kita tidak setuju aset negara dijual, kita bisa berargumen, “itu kan bagian dari KKN dengan Singapura”. Jadi yang kita permasalahkan adalah motivasinya. Kalau memang ada bukti KKN yang kuat silakan dibawa ke pengadilan dan dipublikasikan ke media masa.

Tanpa bukti yang jelas, lebih baik kita berbicara mengenai konsekuensi dari kebijakan tadi. Kalau tujuan penjualan adalah agar kinerja Indosat membaik, apa argumentasi kita? Kalau tujuannya supaya harga telkom menurun, kenapa hal itu tidak bisa terjadi dan selanjutnya.

Contoh lain, misalnya “pelebaran jalan Sudirman-Thamrin di Jakarta”. Kita bisa saja mempertanyakan motivasinya, “itu hanya melayani orang kaya yang pakai mobil untuk kerja.” Di lain pihak kita bisa melihat konsekuensinya, “kalau jalan lebar dan lancar, pasti lama-lama semakin banyak yang tertarik naik mobil, akhirnya jalanan penuh dan macet lagi.”

Banyak contoh lain yang cukup memperlihatkan, bahwa dalam hal kebijakan publik, mempertimbangkan konsekuensi lebih penting daripada motivasi. Pilihan ke SBY, merupakan pilihan konsekuensi. Konsekuensi dari tidak menangnya SBY adalah kelanjutan pemerintahan Mega.

Memperdebatkan motivasi saja tanpa melihat konsekuensi, menurut saya adalah tidak sehat. Motivasi biasanya tidak tampak dhohir dan karenanya susah dijadikan pijakan. Kalau boleh saya ambil contoh kisah Usama bin Zaid yang membunuh orang setelah dia mengucapkan “laa ilaaha illallaah”. Usama bin Zaid mempertanyakan motivasi pengucapan kalimat tadi. Tetapi Rasulullah menekankan konsekuensinya, yaitu dia tidak boleh dibunuh.

Yang kedua, hal ini juga kurang mendidik kita sendiri maupun masyarakat umum. Usulan dari “lawan” langsung kita tolak tanpa dipelajari lebih lanjut. Mungkin saja motivasinya memang mencurigakan, tapi bagaimana kalau konsekuensinya ternyata menguntungkan kita. Kita harus terbiasa melihat ke depan dengan mempertimbangkan berbagai faktor, apa konsekuensi dari suatu kebijakan. Banyak kebijakan yang ternyata menimbulkan konsekuensi yang tak terduga. Penambahan jam sekolah tidak otomatis membuat anak semakin cerdas. Kenaikan gaji PNS tidak selalu membuat mereka lebih makmur dalam arti real. Kenaikan upah minimum ternyata malah menambah pengangguran dan sebagainya.

Adanya polemik tentang konsekuensi suatu kebijakan juga akan mendidik masyarakat bahwa pilihan mereka punya makna dan akibat. Selanjutnya masyarakat akan terbiasa menuntut terciptanya hasil/konsekuensi tadi. Apa gunanya bagi masyarakat kebijakan yang niatnya baik tapi tidak berhasil memperbaiki mereka. Dan akhirnya, ini menuntut kita untuk terus meningkatkan kemampuan kita dalam memilih dan menjalankan suatu kebijakan.

Dua ciri utama Publik Argumen adalah:

• Mewakili orang banyak: paling tidak mewakili konstituen kita. Tapi lebih dari itu, kita harus selalu menyampaikan argumen kita dalam bahasa dimana orang banyak bisa memahami dan dalam forum dimana orang banyak bisa ikut serta.
• Mempunyai efek ke orang banyak: keputusan dan pilihan yang kita buat akan berpengaruh ke kepentingan orang banyak, tidak hanya ke kita sebagai partai saja.

Dalam hal ini saya pikir masalah konsekuensi lebih mudah dipahami dan dirasakan efeknya oleh masyarakat umum, daripada masalah motivasi.

Sekali lagi, saya tidak membahas bagaimana dan faktor apa saya yang harus diperhitungkan ketika kita mengambil suatu keputusan (internally), tapi bagaimana mengkomunikasikan keputusan tadi dan mendebat alternatif yang diajukan orang lain dalam forum umum.

ariapn Bahasa, Politics